Masalah politisasi dan korupsi bansos tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur. Akarnya ada pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu pola hubungan patron-klien yang masih dominan Faktor- faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut : 1. Pengaruh kekuasaan. · Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya. · Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik. · Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi. · Pemerintah yang sentralis. · Penyalahgunaan kekuasaan. Pendahuluan Mega korupsi masih menjadi berita utama media nasional, dan tuntutan peran KPK justru tidak semakin mengecil. Padahal, KPK adalah lembaga adhoc yang seharusnya hanya memiliki tugas tertentu. Artinya, setelah melewati masa 20 tahun, idealnya kita mengharapkan peran KPK semakin kecil yang berarti bahwa korupsi seharusnya sudah semakin terkendali. Akan tetapi indeks korupsi Indonesia Beberapa Perubahan Pasal UUPLH Tahun 2009 Dalam UUCK. 10.59. UU No. 32 TAHUN 2009 TTG PPLH. UU No. 11 TAHUN 2020 TTG Cipta Kerja. Pasal 1. Pasal 1. 11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang .

dampak pemerintah yang tidak transparan